Pencarian lanjut - Riwayat Pencarian - Bantuan
  1. Home
  2. Detail Result

Cite This        Tampung        Export Record
Judul Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP No. 6 Tahun 2008)
Pengarang Indonesia
Penerbitan Jakarta : Eka Jaya, 2008
Deskripsi Fisik 336 hlm. ;21,5 cm.
ISBN 978-979-140-230-9
Subjek Undang - Undang
Otonomi Daerah
Abstrak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP nomor 6 Tahun 2008) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah ditetapkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan landasan pokok penyelenggaraan pemerintah di daerah, dan di dalamnya terdapat pula penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka pernerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dengan terbitnya p
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
039151 R.352 IND p Baca Ditempat DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Referensi Tersedia
039150 R.352 IND p Baca di tempat DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Referensi Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000000514
005 20220223095544
008 220223###########################0#ind##
020 # # $a 978-979-140-230-9
035 # # $a 0010-0621000114
082 # # $a R.352
084 # # $a R.352 IND p
110 # # $a Indonesia
245 1 # $a Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan : $b Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP No. 6 Tahun 2008)
260 # # $a Jakarta :$b Eka Jaya,$c 2008
300 # # $a 336 hlm. ; $c 21,5 cm.
520 # # $a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP nomor 6 Tahun 2008) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah ditetapkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan landasan pokok penyelenggaraan pemerintah di daerah, dan di dalamnya terdapat pula penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka pernerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dengan terbitnya peraturan tersebut, sebagai pengganti 3 Peraturan Peinerintah yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dun Tugas Pembantuan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaaan Tugas Pembantuan.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, memberikan acuan dan tujuan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang didanai dari APBN melalui RKA-KL dengan program/kegiatan Dekonsentralisasi yang di danai dari APBD melalui RKA-SKPD. Secara khusus, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bertujuan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementeriun negara/ lembaga bagi pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah di daerah.Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman umum kepada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tata kepemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja pelayanan publik serta taat pada peraturan perundang-undangan. by:of
650 # 4 $a Otonomi Daerah
650 # 4 $a Undang - Undang
990 # # $a 039150
990 # # $a 039151
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :