Cite This        Tampung        Export Record
Judul UU Pemerintah Daerah 2004 ( UU RI No.32 Tahun 2004 ) Peraturan Tentang Pilkada 2005
Pengarang Indonesia
Penerbitan Jakarta : Sinar Grafika, 2006
Deskripsi Fisik 336 hlm. ;21 cm.
ISBN 979-8767-80-0
Subjek Pilkada - UU
Abstrak UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH 2004 Reformasi terus bergulir tiada henti serta dimulainya tugas-tugas dari pemerintahan yang baru, otonomi daerah tetap menjadi prioritas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah baru tersebut agar aspirasi rakyat dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Oktober 2004 telah diundangkan sebuah undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku lagi. Pemberlakuan undang-undang baru ini merupakan tuntutan zaman dengan pemberian otonomi luas yang lebih diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku ke
Bahasa Tidak tersedia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
030802 R.352.04 IND u Baca di tempat DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Referensi Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000003307
005 20221006032022
008 221006###########################0######
020 # # $a 979-8767-80-0
035 # # $a 0010-0621002907
082 # # $a R.352
084 # # $a R.352.04 IND u
110 0 # $a Indonesia
245 1 # $a UU Pemerintah Daerah 2004 ( UU RI No.32 Tahun 2004 ) Peraturan Tentang Pilkada 2005
260 # # $a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 2006
300 # # $a 336 hlm. ; $c 21 cm.
520 # # $a UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH 2004 Reformasi terus bergulir tiada henti serta dimulainya tugas-tugas dari pemerintahan yang baru, otonomi daerah tetap menjadi prioritas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah baru tersebut agar aspirasi rakyat dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Oktober 2004 telah diundangkan sebuah undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku lagi. Pemberlakuan undang-undang baru ini merupakan tuntutan zaman dengan pemberian otonomi luas yang lebih diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku kecil ini dilengkapi dengan, peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kami mengharapkan buku keciL, ini dapat bermanfaat bagi pelajar/mahasiswa serta para kalangan dan pernerhati masalah-masalah pemerintahan daerah. iwn.
650 # 4 $a Pilkada - UU
990 # # $a 030802
990 # # $a 08244
Content Unduh katalog