Cite This        Tampung        Export Record
Judul Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia
Pengarang Yani, Ahmad (Pengarang)
EDISI Cetakan 1
Penerbitan Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
Deskripsi Fisik xxvi + 526 halaman :Ilustrasi ;21 cm
Konten Teks
Media Tanpa Perantara
Penyimpan Media Lembar
ISBN 979-421-898-7
Subjek Administrasi Pemerintah
Abstrak Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan significan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini dicandal setidaknya dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasar ekastenal hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal yang sangan mendasar adalah diubahnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berbagai peraturan pelaksanaan terbaru dar UU tersebut juga kemudian dikeluarkan, yaitu PP No 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 56 Tahun 2005 semang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan lain-lain. Hubungan keuangan yang semula lebih banyak diterjemahkan sebaga "dana perimbangan dengan ruang lingkup yang meliputi Dana Bag Hall, Dana Alokasi Umm, dan Dana Aloka Khusus saat ini memasuki konteks paradigma haru dalam bentuk "perimbangan keuangan. Pergeseran paradigma tersebut tentun
Catatan 441-444 halaman
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
065574 351 YAN h Dapat dipinjam DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000020286
005 20230131104627
007 ta
008 230131################g##########0#ind##
020 # # $a 979-421-898-7
035 # # $a 0010-0123001169
082 # # $a 351
084 # # $a 351 YAN h
100 0 # $a Yani, Ahmad$e Pengarang
245 1 # $a Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia
250 # # $a Cetakan 1
264 # # $a Jakarta :$b Raja Grafindo Persada,$c 2002
300 # # $a xxvi + 526 halaman : $b Ilustrasi ; $c 21 cm
336 # # $a Teks$2 rdacontent
337 # # $a Tanpa Perantara$2 rdamedia
338 # # $a Lembar$2 rdacarrier
504 # # $a 441-444 halaman
520 # # $a Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan significan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini dicandal setidaknya dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasar ekastenal hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal yang sangan mendasar adalah diubahnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berbagai peraturan pelaksanaan terbaru dar UU tersebut juga kemudian dikeluarkan, yaitu PP No 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 56 Tahun 2005 semang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan lain-lain. Hubungan keuangan yang semula lebih banyak diterjemahkan sebaga "dana perimbangan dengan ruang lingkup yang meliputi Dana Bag Hall, Dana Alokasi Umm, dan Dana Aloka Khusus saat ini memasuki konteks paradigma haru dalam bentuk "perimbangan keuangan. Pergeseran paradigma tersebut tentunya dapat membawa persoalan-persoalan baru, Maka, untuk mengakomodasi persoalan-persoalan yang timbul dilakukanlah revisi buku ini, yaitu dengan mengakomodasi pertama, berbagai perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan kedua dan kadat, pergeseran fokus perhatian yang tidak semata-mata hanya pada "dana perimbangan, tetapi juga bagian lain dar hubungan daerah, seperti masalah hibah, dana darurat, pinjaman daerah, investasi, dan lain-lain.
650 # 4 $a Administrasi Pemerintah
990 # # $a 065574
Content Unduh katalog