Cite This        Tampung        Export Record
Judul Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi
Pengarang Fadjar, Abdul Mukhtie
Penerbitan Yogyakarta : Citra Media, 2006
Deskripsi Fisik 262 hlm. ;21 cm.
ISBN 979-999-893-x
Subjek Hukum Konstitusi
Abstrak HUKUM KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI Salah satu perubahan hukum dan ketatanegraan pasca Perubahan UUD 1945 adalah dibentuknyalembaga Mahkamah Konstitusi. Lembag Negara ini memiliki empat kewenangan dan satu kewajibankonstitusional, yaitu mengadili dan memutus permohonan constitutional reuiew, sengketa hasil Pemilu, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubann partal politik, dan kewajiban terkait usulan inpeachment yang diajukan DPR. Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi tersebut telah menempatkan konstitusi benar-bertar pada posisi yang supreme. Hal ini berbeda dengan pada mas a s ebelumn ya, walaupun diakui supremasi konstitusi tetapi tidak ada perangkat hukum sebagai penjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Buku yang ditulis oleh salah seorang Hakim Konstitusi dan juga Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini memberikan informasi dan kerangka berpikir mendasar tentang proses Perubahan UUD 1945 dan Komisi Kons titusi, konstitusi dan ketatanegaraan In
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
037545 348 FAD h Dapat dipinjam DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum Tersedia
pesan
037546 348 FAD h Dapat dipinjam DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000001571
005 20220404065105
008 220404################g##########0#ind##
020 # # $a 979-999-893-x
035 # # $a 0010-0621001171
082 # # $a 348
084 # # $a 348 FAD h
100 1 # $a Fadjar, Abdul Mukhtie
245 1 # $a Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi
260 # # $a Yogyakarta :$b Citra Media,$c 2006
300 # # $a 262 hlm. ; $c 21 cm.
520 # # $a HUKUM KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI Salah satu perubahan hukum dan ketatanegraan pasca Perubahan UUD 1945 adalah dibentuknyalembaga Mahkamah Konstitusi. Lembag Negara ini memiliki empat kewenangan dan satu kewajibankonstitusional, yaitu mengadili dan memutus permohonan constitutional reuiew, sengketa hasil Pemilu, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubann partal politik, dan kewajiban terkait usulan inpeachment yang diajukan DPR. Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi tersebut telah menempatkan konstitusi benar-bertar pada posisi yang supreme. Hal ini berbeda dengan pada mas a s ebelumn ya, walaupun diakui supremasi konstitusi tetapi tidak ada perangkat hukum sebagai penjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Buku yang ditulis oleh salah seorang Hakim Konstitusi dan juga Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini memberikan informasi dan kerangka berpikir mendasar tentang proses Perubahan UUD 1945 dan Komisi Kons titusi, konstitusi dan ketatanegaraan Indone sia pasca Perubahan UUD 1,945, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Buku ini semakin lengkap dan penting karena memuat pembahasan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang monumental, seperti putusan yang terkait dengan hak politik bekas anggota PKl dan putusan pengujian UU Sumber Daya RU Mahasiswa, dosen, pengamat dan pakar hukum serta profesi latn yang bersentuhan dengan masalah hukum konstitusi dan Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya membaca buku ini!
650 # 4 $a Hukum Konstitusi
990 # # $a 037544
990 # # $a 037545
990 # # $a 037546
990 # # $a 037547
990 # # $a 037548
Content Unduh katalog