Judul | Lembaga Pidana Bersyarat |
Pengarang | Muladi |
Penerbitan | Bandung : PT. Alumni, 2004 |
Deskripsi Fisik | 330 hlm. ;21,5 cm. |
ISBN | 979-414-468-1 |
Subjek | Hukum Pidana Penelitian Dekriptif |
Abstrak | LEMBAGA PIDANA BERSYARATPROF. DR. MULADI, S.H.Sebagaimana yang teriadi di negara-negara lain, di lndonesia pun terdapat masalah universal, yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan, baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Oleh karena itu harus dicarikan alternatif-alternatif pidana perampasan. Salah satu cara itu, antara lain dalam bentuk peningkatan pemidanaan yang bersifat noninstitusional, seperti pendayagunaan pidana bersyarat, sebagaimana diatur dalam pasal 14a-14f KUHP berikut peraturan pelaksanaannya yaitu S 1926. 487. Buku ini mencoba menawarkan kerangka teori pemklanaan yang bersifat integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) sebagai pedoman untuk memberikan pembdnaran tentang tuiuan pemidenaan, yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus dan secara terpadu diarah kan untuk mengatasi dampak.negatif yang bersifat individual dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
035047 | 345.072.3 MUL l | Dapat dipinjam | PUSLING Kota Metro - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001532 | ||
005 | 20220315084740 | ||
008 | 220315################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-414-468-1 |
035 | # | # | $a 0010-0621001132 |
082 | # | # | $a 345.072.3 |
084 | # | # | $a 345.072.3 MUL l |
100 | 0 | # | $a Muladi |
245 | 1 | # | $a Lembaga Pidana Bersyarat |
260 | # | # | $a Bandung :$b PT. Alumni,$c 2004 |
300 | # | # | $a 330 hlm. ; $c 21,5 cm. |
520 | # | # | $a LEMBAGA PIDANA BERSYARATPROF. DR. MULADI, S.H.Sebagaimana yang teriadi di negara-negara lain, di lndonesia pun terdapat masalah universal, yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan, baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Oleh karena itu harus dicarikan alternatif-alternatif pidana perampasan. Salah satu cara itu, antara lain dalam bentuk peningkatan pemidanaan yang bersifat noninstitusional, seperti pendayagunaan pidana bersyarat, sebagaimana diatur dalam pasal 14a-14f KUHP berikut peraturan pelaksanaannya yaitu S 1926. 487. Buku ini mencoba menawarkan kerangka teori pemklanaan yang bersifat integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) sebagai pedoman untuk memberikan pembdnaran tentang tuiuan pemidenaan, yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus dan secara terpadu diarah kan untuk mengatasi dampak.negatif yang bersifat individual dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Tentunya buku ini amat berharga bagi para penegak dan pecinta hukum, mengingat ciri-ciri. hukum pidana yang berperikemanusiaan, yang mengutamakan penCegahan, menempatkan keseiahteraan sosial sebagai tujuan akhir, dan berorientasi ke masa depan.(libra) |
650 | # | 4 | $a Hukum Pidana |
650 | # | 4 | $a Penelitian Dekriptif |
990 | # | # | $a 016257 |
990 | # | # | $a 035045 |
990 | # | # | $a 035046 |
990 | # | # | $a 035047 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :