| Judul | Undang - Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah |
| Pengarang | BP. Panca Usaha |
| Penerbitan | Jakarta : BP. Panca Usaha, 1999 |
| Deskripsi Fisik | 202 hlm. ;21 cm. |
| Subjek | Undang - Undang Keuangan Negara |
| Abstrak | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. Pembangunan daerah sebagai bagianintegraldari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan semberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebs korupsi,kolusi, dan nepotisme. penyelenggaraan pemerintah daerah daerah sebagai sub sistem pemerintah negara dimaksugkan untuk menungkatkan daya guna dan hasil guna pemerintahan dan pelayanan masyarakat. sebagai daerabh otonani Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepetingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan. partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.Dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat,dan pembangunan, maka pemerintahan suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi, f |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 016208 | R.343.3 BPP u | Baca Ditempat | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| 016209 | R.343.3 BPP u | Baca di tempat | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| 016210 | R.343.3 BPP u | Baca di tempat | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000013786 | ||
| 005 | 20220629021400 | ||
| 008 | 220629################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0821000865 |
| 082 | # | # | $a R.343.3 |
| 084 | # | # | $a R.343.3 BPP u |
| 110 | # | # | $a BP. Panca Usaha |
| 245 | 1 | # | $a Undang - Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b BP. Panca Usaha,$c 1999 |
| 300 | # | # | $a 202 hlm. ; $c 21 cm. |
| 520 | # | # | $a UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. Pembangunan daerah sebagai bagianintegraldari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan semberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebs korupsi,kolusi, dan nepotisme. penyelenggaraan pemerintah daerah daerah sebagai sub sistem pemerintah negara dimaksugkan untuk menungkatkan daya guna dan hasil guna pemerintahan dan pelayanan masyarakat. sebagai daerabh otonani Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepetingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan. partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.Dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat,dan pembangunan, maka pemerintahan suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi, fungsi stabilisasi dan fungsi distribusi sehingga dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara jelas dan tegas. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Untuk itu dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ini, kami selaku penerbit berusaha membantu program pemerintah dalam penyebaran informasi sehingga peraturan yang terkandung didalamnya dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi yang memerlukan. |
| 650 | # | 4 | $a Keuangan Negara |
| 650 | # | 4 | $a Undang - Undang |
| 990 | # | # | $a 016208 |
| 990 | # | # | $a 016209 |
| 990 | # | # | $a 016210 |
| 990 | # | # | $a 4178 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :