Judul | Kekuasaan Kehakiman : Pasca Amandemen Konstitusi |
Pengarang | Rimdan |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Jakarta : Kencana, 2012 |
Deskripsi Fisik | 360 hlm. ;23 cm. |
ISBN | 978-602-9413-57-1 |
Subjek | Kekuasaan Kehakiman |
Abstrak | KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN KONSTITUSI Kekuasaan kehakiman yang independen, merdeka dari segala bentuk intervensi, pengaruh, dan tekanan merupakan kondisi ideal yang menjamin penegakan hukum tanpa pandang bulu dan pelaksanaan keadilan tanpa tebang pilih. Dengan demikian, kondisi tersebut merupakan akar masyarakat demokratis. Hanya saja, dalam dinamika bernegara saat ini, persentuhan kekuasaan kehakiman dengan cabang kekuasaan negara yang lain (eksekutif dan legislatif) terjadi dengan intensitas dan tingkat kerumitan yang semakin meningkat. Pada gilirannya kondisi tersebut secara langsung atau tidak menimbulkan fluktuasi independensi kekuasaan kehakiman dari waktu ke waktu.Buku ini menghadirkan paparan komprehensif tentang perjalanan turun naik kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan fokus utama pada implikasi amandemen UUD 1945 pada kekuasaan kehakiman di Indonesia, maka paparannya akan menyajikan kekuasaan kehakiman dalam panggung sejarah, memotret benang merah transformasi implementasi kekuasaan ke |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
055851 | 347.012 RIM k | Dapat dipinjam | DISPUSARDA Kota Metro - Ruang Koleksi Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011134 | ||
005 | 20220215032801 | ||
008 | 220215################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-9413-57-1 |
035 | # | # | $a 0010-0721006393 |
082 | # | # | $a 347012 |
084 | # | # | $a 347.012 RIM k |
100 | 0 | # | $a Rimdan |
245 | 1 | # | $a Kekuasaan Kehakiman : $b Pasca Amandemen Konstitusi |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kencana,$c 2012 |
300 | # | # | $a 360 hlm. ; $c 23 cm. |
520 | # | # | $a KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN KONSTITUSI Kekuasaan kehakiman yang independen, merdeka dari segala bentuk intervensi, pengaruh, dan tekanan merupakan kondisi ideal yang menjamin penegakan hukum tanpa pandang bulu dan pelaksanaan keadilan tanpa tebang pilih. Dengan demikian, kondisi tersebut merupakan akar masyarakat demokratis. Hanya saja, dalam dinamika bernegara saat ini, persentuhan kekuasaan kehakiman dengan cabang kekuasaan negara yang lain (eksekutif dan legislatif) terjadi dengan intensitas dan tingkat kerumitan yang semakin meningkat. Pada gilirannya kondisi tersebut secara langsung atau tidak menimbulkan fluktuasi independensi kekuasaan kehakiman dari waktu ke waktu.Buku ini menghadirkan paparan komprehensif tentang perjalanan turun naik kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan fokus utama pada implikasi amandemen UUD 1945 pada kekuasaan kehakiman di Indonesia, maka paparannya akan menyajikan kekuasaan kehakiman dalam panggung sejarah, memotret benang merah transformasi implementasi kekuasaan kehakiman dari satu generasi ke generasi berikut. Diperbincangkan pula fondasi yang melambari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan teori pemisahan kekuasaan negara. Kedua topik tersebut menjadi fokus pembahasan bab yang berkaitan dengan kerangka teoretis kekuasaan kehakiman yang merdeka dan pembagian kekuasaan proporsional. Dan sebagai penutup rangkaian pembahasan ini adalah analisis kritis terhadap berbagai pemasalahan dalam implementasi kekuasaan kehakiman di Indonesia. |
650 | # | 4 | $a Kekuasaan Kehakiman |
990 | # | # | $a 055848 |
990 | # | # | $a 055849 |
990 | # | # | $a 055850 |
990 | # | # | $a 055851 |
990 | # | # | $a 055852 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :