Departemen Komunikasi Dan Informatika text Jakarta Depkominfo 2006 ind 82 hlm. ; 21 cm. Undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia Berbicara kewarganegaraan, sebelumnya telah diterbitkan Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang telah beberapa kali mendapat koreksi, karena undang-undang tersebut secara fillosofis tidak menjiwai dan tidak sejalan dengan falsafah Pancasila (diskriminatif dan kurang menjamin pemenuhan hak asasi manusia, terutama kaum wanita dan anak-anak). Secara Yuridis, pembentukannya masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, dan secara sosiologis tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan kesetaraan serta keadilan gender. Berkenaan dengan hal tersebut maka diterbitkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan sebagai payung dari pelaksanaannya sedangkan secara operasional diatur Iebih lanjut melalui Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-HL.03 .01 Tahun 2006 tentang Tatacara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewargancgaraan Republik Indonesia, serta Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tatacara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi warga Negara Indonesia, sehingga dengan hadirnya Undang-Undang Kewarganegaraan ini secara tegas tidak mengenal lagi konsep diskriminasi dalam perolehan kewarganegaraan atas dasar Ras, Suku, Agama, Golongan, Jenis Kelamin dan Gender termasuk status perkawinan./ Komunikasi dan Informatika melalui Badan Informasi Publik sesuai dengan tupoksinya mempunyai tugas untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah tersebut melalui media cetak. Undang-Undang Kewarganegaraan R.344.342.083 R.344.342.083 DEP u 220715 20220715025945 INLIS000000000009551 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)