02616     2200205   4500001002100000005001500021035002000036008004100056245006800097100001100165260004100176300002300217020002200240084001400262520208600276082000802362650001802370990001102388990001102399INLIS00000000000804120220822021513  a0010-0721003300220822                g          0 ind  1 aPenetapan Sementara Pengadilan :bPada Hak Kekayaan Intelektual0 aDjamal  aBandung :bPustaka Reka Cipta,c2008  a234 hlm. ;c24 cm.  a978-979-19561-0-9  a346 DJA p  aPenetapan Sementara Pengadilan (Pada Hak Kekayaan Intelektual) Dengan telah diratifikasinya agreement Establising The World Trade organisation (WTO), pemerintah Indonesia mengesahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Di dalam persetujuan tersebut telah memuat beberapa lampiran yang salah satunya mengatur hak Kekayaan Intelektual (HKI). Konsekuensinya, seluruh negara peserta, termasuk Indonesia, diwajibkan menyesuaikan sistem hukumnya ke dalam sistem hukum yang ditentukan oleh WTO, di antaranya menyangkut prosedur penyelesaian sengketa HKI yang tidak boleh berlarut-larut karena berkaitan dengan jangka waktu pemberian HKI, di lain pihak terdapat asas-asas (universal) yang harus diperhatikan oleh pembuat hukum, termasuk pemegang otoritas yudisial (hakim) yang di antaranya asas mendengar kedua belah pihak (oudi et alteram partem). Penyesuaian sistem hukum tersebut telah dilakukan olehh Pemerintah Indonesia dengan telah diundangkannya beberapa ketentuan mengenai HKI, dan dari beberapa undang-undang yang mengatur HKI tersebut terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Penetapan sementara Pengadilan (PSP) yang merupakan salah salu bentuk upaya hukum yang diperkenankan di dalam suatu proses berperkara perdata di Pengadilan Niaga. PSP merupakan suatu bentuk upaya hukum yang bersifat sementara yang dapat dimohonkan di dalam suatu sengketa mengenai HKI (khusus terhadap Desain Industri, Paten, Merek, dan hak Cipta) oleh pihak yang merasa dilangggar haknya yang bertujuan untuk mencegah kerugian yang Iebih besar pada pihak tersebut Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan menerbitkan PSN guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang-barang yang diduga melanggar HKI ke jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi. Semula buku ini merupakan hasil penelitian penulis di dalam rangka penyusunan Disertasi guna memperoleh gelar Doktor di Universitas Katolik Parahyangan, tetapi dikarenakan ingin menyumbangkan pemikiran untuk keperluan praktis, di kaitkan dengan pengalaman sebagai advokat sejak tahun 1984, penulis ingin menyajikan dalam bentuk buku.  a346  aHukum Perdata  a050487  a050487