02044     2200253   4500001002100000005001500021035002000036008004100056245013200097100002400229260003600253300002300289020002200312084002100334520132800355082001501683650002101698650001601719990001101735990001101746990001101757990001101768990001101779INLIS00000000000793920220108095245  a0010-0721003198220108                g          0 ind  1 aPengadaan Barang Dan Jasa (government Procurement) Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, Dan Hukum Perdagangan Internasional1 aSuherman, Ade Maman  aJakarta :bRajawali Pers,c2010  a314 hlm. ;c23 cm.  a978-979-769-283-4  a346.043 62 SUH p  aPengadaan Barang Dan Jasa (government Procurement) Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, Dan Hukum Perdagangan Internasional Masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan isu yang sangat penting dan aktual yang menjadi persoalan bangsa. Masalah ini terkait dalam hal pengelolaan anggaran publik dalam rangka menyediakan fasilitas publik baik yang berkaitan dengan pengadaan barang, jasa konstruksi, clan jasa konsultansi. Hal ini bisa dilihat dari besaran alokasi anggaran pengadaan barang clan jasa pemerintah dalam APBN yang mencapai tidak kurang dari Rp66,57 triliun (20% dari APBN) untuk tahun anggaran 2001, pada 2002 sekitar Rp78,1 5 triliun (23% dari APBN), dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan belanja pemerintah 2005 mencapai Rp 97 triliun (25% dari APBN). Buku ini menguraikan masalah pengadaan barang clan jasa pemerintah yang ditinjau dari beragam perspektif, yaitu Hukum Perdagangan Internasional, Kompetisi, clan Kebijakan Ekonomi. Buku teks utama bagi: pelaku usaha, pembuat kebijakan, pejabat teknis penyelenggaraan tender pemerintah, penegak hukum, pengembang hukum persaingan usaha, clan para mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang terkait hukum perdagangan internasional, hukum ekonomi, hukum clan kehidupan kenegaraan, maupun hukum dan pembangunan.  a346.043 62 4aPengadaan Barang 4aAspek Hukum  a044093  a044089  a044090  a044091  a044092