02930     2200217   4500001002100000005001500021008004100036020002200077035002000099082000800119084001400127100002000141245006200161260003700223300002300260520236900283650002802652990001102680990001102691990001002702INLIS00000000000732320211202110959211202                g          0 ind    a978-979-1073-54-6  a0010-0721002582  a351  a351 SAN a1 aSantosa, Pandji1 aAdministrasi Publik :bTeori Dan Aplikasi Good Governance  aBandung :bRefika Aditama,c2008  a174 hlm. ;c24 cm.  aAdministrasi Publiklndonesia menuju good governance. Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan kepemerintahan. Ada tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah government sebagaisatu-satunya penyelenggara pemerintahan. Syarat bagi terciptanya good governance, paling tidak meliputi transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang partisipatif. Transparansi berarti pemberian jaminan bagi ketersediaan akses publik dalam seluruh proses pengambilan kebijakan pengelolaan pemerintahan.Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. lmplementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara itu, pemerintahan yang partisipatif dapat dimaknai sebagai wujud pemerintahan yang berupaya mengakomodasi berbagai aspirasi yang muncul di masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Implementasi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipatif, sangat dibutuhkan sebagai syarat bagi terciptanya kepemerintahan yang baik(good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) pemerintah akan mampu melaksanakan fungsinya dalam kerangka good governonce, bila diciptakan suatu sistem administrasi publik yang kooperatif dengan pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat alam kepentingan-kepentingan tersebutlah, buku Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance ini disusun. Materi dalam buku ini, tidak terlepas dari padu-padan gagasan dalam proses berpikir sepanjang perjalanan sejarah dan peristiwa. Kendati terkait proses pengembangan pemikiran, bila buku ini kita susuri hataman demi halaman yang terangkum datam bab-bab, tanpa peta dan tanpa rambu pun, barangkali kita tidak akan kesasar karena pengaruh filososi atau ideologi setiap pemikir mengemuka secara kentara. Ada tiga bab yang mengenalkan kita kembali pada gagasan-gasan pemikiran terkait administrasi publik, juga dikaitkan dengan kontekstualisasi kasus di lndonesia. 4aAdministrasi Pemerintah  a041721  a041722  a10954