02581     2200253   4500001002100000005001500021035002000036008004100056245005700097100001700154260003400171300002300205020001800228084001600246520125700262520013501519520021301654520040201867082001002269650001602279990001002295990001102305990001102316INLIS00000000000505720221018081833  a0010-0721000316221018                           0      1 aHamengku Buwono Ix Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan  aSuwarno, P.J  aYogyakarta :bKanisius,c1994  a472 hlm. ;c23 cm.  a979-497-123-5  aR.923 SUW h  aHAMENGKU BUWONO IX DAN SISTEM BIROKRASI PEMERINTAHAN YOGYAKARTA 1942 - 1974 Dalam sejarah perkembangan negara kebangsaan di Asia tampak fenomena,yang umum yaitu perubahan clan integrasi. Perubahan itu dialami oleh daerah-daerah dan kelompok-kelompok yang semula sengaja dipecah oleh penjajah untuk rriernudahkan penguasAqnnya. n setelah nasionalisme muncul clan pemimpin-pemimpin nasionalis dapat mengambil alih kekuasaan njajah maka nasionalisme yang juga meresapi pemimpin-pemimpin daerah itu mulai mengadakan perubahan daerahnya untuk berintegrasi dengan pemimpin-pemimpin nasional dan berdirilah negara nasional yang baru dan siap menghadapi ancaman dan tuar baik dari negara yang dulu pernah menjajahnya maupun daci negara asing lain. Fenomena itu juga tampak di Yogyakarta, dalam hal ini Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pemimpin sangat penting peranannya daaam perubahan birokrasi `pemerintahan-yogyakarta pemerintahan patrimonial menjadi birokrasi pemerintahan propinsi modern dari Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh: faktor-faktor berikut: Sultan memiliki pengalaman serta pehgetahuan tentang-birokrasi pemerintahan modern dan tradisional, kehendak yang kuat untuk bebas dari penjajahan clan rnemiliki semangat nasionalisme yang kuat  aSultan mempunyai hubungan yang baiWdengan pemimpin gerakan rakyat clan rakyat berpendapat bahwa Sultan adalah pemimpin dan rajanya  akecuali itu Sultan juga mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan Yogyakarta menurut UUD 1945 yang didukung oleh rakyat Yogyakarta. Birokrasi pemerintahan di Yogyakarta dapat diintegrasikan dengan birokrasi  a,pemerintahan Republik Indonesia dengan lancar, sebab faktor-faktor integratif - nasionalisme rakyat Yogyakarta yang kuat, penunjukan Sultan sebagai pejabat pemerintah pusat, kontrol pemerintah pusat terhadap anggaran pemerintah daerah lebih kuat dari pada faktor-faktor tradisi clan pamrih (vested interest) tokoh-tokoh daerah yang sebagian besar dapat diperlemah oloh Sul. selamat membaca ( ID )  aR.923 4aBibliografi  a05876  a021927  a021928