02391     2200253   4500001002100000005001500021035002000036008004100056245015200097100001700249260003400266300002500300020001800325084001400343520168300357082000802040650002402048990001002072990001102082990001102093990001102104990001102115990001102126INLIS00000000000503620211129094544  a0010-0721000295211129                g          0 ind  1 aGood Governance ( Kepemerintahan Yang Baik ) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance0 aSedarmayanti  aBandung :bMandar Maju,c2003  a261 hlm. ;c20,5 cm.  a979-538-254-3  a350 SED g  aGOOD GOVERNANCE ( KEPEMERINTAHAN YANG BAIK ) Sehubungan dengan habisnya buku Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan (Kumpulan Tulisan) dipasaran maka atas permintaan berbagai pihak, penulis berupaya menerbitkan kumpulan tulisan berikut ini. Dalam upaya menghadapi tantangan, salah satu prasyarat yang perlu Dikembangkan adalah komitmen tinggi untuk menerapkan nilai luhur peradaban bangsa dan prinsip "goodgovernance " dalam perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah memainkanperanan sentral dalam membentuk framework legal institutional dan regutator dimana dalam framework ini "governance Systems " dikembangkan. Tanpa adanya framework yang mendukung, "governance " tidak dapat berjalan maksimal. Terwujudnya penerapan good governance dalam organisasi pemerintahan merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya gu-rd, berhasil guna dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan sistem akuntabilitas, transparasi, keterbukaan dan aturan hukum yang baik dan sesuai dengan harapan/tuntutan kebutuhan pada seluruh jajaran aparatur negara. Dengan demikian, maka wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisiendengan menjaga "kesinergisan " interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, dalam hal ini pemerintah, swasta dan masyarakat madani, diharapkan dapat segera tercapai.  a350 4aAdministrasi Negara  a05816  a021756  a021757  a021758  a021759  a021760