02196     2200253   4500001002100000005001500021035002000036008004100056245007500097100002700172260003900199300002300238020001800261084001600279520155000295082001001845650002201855990001001877990001101887990001101898990001101909990001101920990001101931INLIS00000000000491120211129085814  a0010-0721000170211129                g          0 ind  1 aSengketa Kepegawaian :bSebagai bagian dari sengketa tata usaha negara1 aPrijodarminto, Soegeng  aJakarta :bPradnya Paramita,c1993  a247 hlm. ;c21 cm.  a979-408-329-1  aR.342 PRI s  aSENGKETA KEPEGAWAIAN SEBAGIA BAGIAN DARI SENGKETA TATA USAHA NEGARA. PT Pradnya Paramita sebagai Badan Usaha Milik Negara yang fungsinya sebagai penerbit, mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan informasi-informasi terutama kepada segenap aparatur negara dalam hal ini khususnya Pegawai Negeri Sipil yang nampak keberadaannya serta peranannya dalam pembangunan bangsa dalam negara Republik Indonesia.Buku ini dengan judul SENGKETA KEPEGAWAIAN SEBAGAI BAGIAN DARI SENG K ETA TATA USAHA NEGARA, karya tulis Sauda ra Soegeng Prijodarminto, S.H. berdasarkan pengalamannya sebagai Deputi Pengawasan Kepegawaian, Badan Administrasi Kepegawaian Negara, memaparkan dengan jelas kasus yang kerap kali terjadi sebagai sengketa kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan clan pembangunan ini, perlu memahami dalam mengambil keputusannya yang kadang-kadang dirasakarl merugikan anggota masyarakat sendiri sehingga terjadi gugatan Tata Usaha Negara atau kemungkinan juga Pegawai Negeri Sipil sendiri pun merasa dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian sehingga menimbulkan sengketa kepegawaian, clan hal ini merupakan bagian dari Sengketa Tata Usaha Negara.Negara kita tercinta Republik Indonesia ini, sebagai negara hukum, oleh karena itu buku ini sangat perlu diterbitkan yang merupakan pegangan clan dalam menjalankan tugas kewajiban selaku Aparatur Negara perlu ditingkatkan, sehingga adanya kepastian hukum dalam negara hukum Republik Indonesia tercinta ini.  aR.342 4aHukum Tata Negara  a05921  a021711  a021712  a021713  a021714  a021715