03529     2200337   4500001002100000005001500021035002000036008004100056245006100097110002600158260003600184300002300220020001800243084002000261520273100281082001403012650001503026650001803041990001103059990001103070990001103081990001103092990001103103990001103114990001103125990001103136990001103147990001103158990001103169990001103180INLIS00000000000455620221003022829  a0010-0621004156221003                g          0 ind  1 aUndang-Undang Kepolisian Negara :bUU RI No.2 Tahun 20020 aRedaksi Sinar Grafika  aJakarta :bSinar Grafika,c2003  a190 hlm. ;c21 cm.  a979-342-134-7  aR.344.052 RED u  aUNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA (UU RI NO. 2 TAHUN 2002) Pada masa orde baru secara makro citra kepolisian sangat jauh terpuruk. Polisi hanya sebagai alat pemerintahan dalam melanggengkan kekuasaan. Rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi clan kritiknya dianggap orang-orang yang akan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Hal ini selalu dijadikan salah satu tugas kepolisian untuk memberantasnya. Kualitas personel kepolisian pun jauh dari harapan masyarakat. Mereka mau mengadaikan harga diri demi secuil uang damai dari pelanggar di jalan raya. Bukan itu saja yang lebih memprihatinkan lagi adalah merekabanyakyang menjadi bekirig tempattempat maksiat seperti judi, prostitusi, clan lain-lain. Sungguh sangat ironis ! Dalam masa orde reformasi ini, kepolisian mulai memperbaiki dan berbenah diri. Pembenahan itu dimulai dari segi struktural sampai kualitas personel. Dari segi struktural dan keorUanisasian mereka merupakan suatu institusi independen yang langsung, di bawah presiden. Oknum-oknum polisi yang berani menjadi beking kemaksiatan clan bermain mata di jalan dengan para pelanggar akan dijatuhi sanksi. Malahan bisa dipecat dari keangotaan kepolisian. Kiprah kepolisian sudah mulai mengisi perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Mereka mengerahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan, dan personelnya untuk memberantas kejahatan yang bercokol di masyarakat. Kejahatan-kejahatan itu baik merupakan kejahatan perorangan maupun berupa sindikat seperti sindikat curanmor, sindikat narkoba, sindikat perdagangan perempuan, bahkan kejahatan yang bersifat internasional yang melibatkan warga negara Indonesia. Kepolisian berusaha mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana dimulai dari penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan orang atau tersangka, dan barang bukti sampai kejahatan itu dilimpahkan ke pengadilan. Kita mengakui bahwa tugas-tugas kepolisian sangat berat karena kasus-kasus kejahatan yang terjadi sekarang tidak mengenal waktu, tempat, maupun korbannya lagi. Akan tetapi, kejahatan itu sudah menjadi bagian dari sisi kehidupan masyarakat yang harus dijalani. Masyarakat sangat berharap bahwa kepolisian bisa menjadi milik masyarakat sebagai penjaga di garis depan dalam memberikan keamanan dan ketertiban. Hal ini perlu diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan, yakni Undnng-Undang Kepolisian Negara (Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002). Untuk menunjang dan membantu Pemerintah dalam jangka sosialisasi peraturan perundana-undangan di bidang Polri kepada masyarakat, praktis hukum, dan anggota Polri khususnya. Maka Penerbit menghimpun dan menyusun dalam satu naskah berbentuk buku dengan judul Undang-Undang Kepolisian Negara dilengkapi dengan peraturan pemerintah lainnya.  aR.344.052 4aKepolisian 4aUndang-Undang  a049910  a027512  a027513  a027514  a027515  a027516  a049911  a013932  a013933  a013934  a013935  a013936