02131     2200229   4500001002100000005001500021008004100036020001800077035002000095082000800115084001400123100001300137245010200150250000600252260003500258300002500293520153100318650001901849990001101868990001101879990001101890INLIS00000000000441120220117084316220117                           0 ind    a979-518-874-7  a0010-0621004011  a352  a352 KAL m1 aKaloh, S1 aMencari Bentuk Otonomi Daerah :bSuatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global  a1  aJakarta :bRineka Cipta,c2002  a185 hlm. ;c20,5 cm.  aMENCARI BENTUK OTOONOMI DAERAH Reformasi telah membawa perubahan yang sangat mendasar, suatu perubahan yang dipandang tidak mungkin, ternyata tetah menjadi kenyataan. Rezim Soeharto yang dianggap tidak pernah berakhir, ternyata berakhir dengan cara yang sangat menyakitkan. Reformasi yang dianggap telah mampu melakukan perubahan, tanpa disadari mulai menuntut korban. Otoritarianisme yang diterapkan selama tiga dekade oleh Orde Baru telah memendam rasa kecewa, karena ketidakadilan dan pemasungan semangat pemeri ntahan lokal. Hal ini diartikulasikan dalam frase Pusat-Daerah, . Jawa-Luar Jawa, dan berbagai stereotip yang kedengarannya tidak adil, mewakili antara yang menang-kalah, kaya-miskin, pintar-bodoh, dan stereotip lainnya. Sejarah menunjukkan bahwa ketidakadilan yang dicerminkan dengan ketidakpuasan rakyat di daerah, cenderung terjadi secara fluktuatif. Tuntutan Otonomi Daerah beserta segata implikasi yang ditimbulkannya dikarenakan salah satu ,pihak (Pusat) cenderung memformulasikan posisinya yang dominan. Daerah mengalami stagnasi dalam mengembangkan kreativitasnya dan menjadi sub-ordinasi yang kaku, iambat, kurang kreatif, dan inovatif. Reformasi di bidang politik dan pemerintahan saat ini telah melahirkan agenda dan kesepakatan nasional baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yakni Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada Daerah. Otonomi Daerah memberikan suatu harapan bagi terciptanya dan terlaksananya keadilan, demokratisasi, dan transparansi kehidupan sektor publik. 4aOtonomi Daerah  a014262  a014263  a045248