01862     2200241   4500001002100000005001500021035002000036008004100056245004100097100002400138260004100162300002300203020001800226084001400244520127700258082000801535650002201543990001101565990001101576990001101587990001101598990001101609INLIS00000000000372020220210100947  a0010-0621003320220210                g          0 ind  1 aPembaharuan Desa Secara Partisipatif1 aDwipayana, AAGN Ari  aYogyakarta :bPustaka Pelajar,c2003  a136 hlm. ;c21 cm.  a979-3477-04-0  a352 DWI p  aPembaharuan Desa secara Partisipatif Optimisme akan berlangsungnya pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan pada level desa ternyata harus dibangun. Kita tidak bisa secara naif berharap pembaharuan pada level desa dengan serta merta akan berlangsung. Justru penggalangan kekuatan untuk melangsungkan proses advokasi merupakan keniscayaan. Keterlibatan dalam menggalang berbagai elemen advokasi ini justru merupakan langkah strategis untuk memastikan proses pembaruan desa, bisa dan terus bergulir di berbagai penjuru negeri ini. ....pembaruan desa harus dilakukan secara hati-hati. Keharusan untuk berhati0hati dalam mengusulkan arah dan format penyelenggaraan pemerintahan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi kalau diingat adanya dua hal. Pertama tingkat keberagamannya desa di negeri ini sangatlah tinggi. Penyeragaman arah perlu senantiasa diwaspadai. Kedua, desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. Dilevel desa itulah identitas kolektif masyarakat dibentuk, dan memformat ulang tata pemerintahan pada dasarnya mempertaruhkan kebangsaan kita. Sungguhpun demikian, di atas bangunan sosial desa itu telah berdiri suatu perangkat kehidupan modern yang kita kenal sebagai nation state (negara bangsa). Nasib desa, pada gilirannya tidak luput dari intervensi negara.  a352 4aPemerintahan Desa  a024579  a024578  a024581  a024582  a024580