na INLIS000000000003471 20220131113144 0010-0621003071 220131 g 0 ind Otonomi Daerah : Perkembangan Pemikiran, Pengaturan Dan Pelaksanaan Darumurti, Krishna D Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003 126 hlm. ; 21 cm. 979-414-836-9 352 DAR o OTONOMI DAERAHPERKEMBANGAN PEMIKIRAN, PENGATURAN DAN PELAKSANAANPuji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasa, berkat, dan penyertaan-Nya kami dapat merampungkan penulisan sebuah buku sederhana yang berjudul "OTONOMI DAERAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PELAKSANAAN ". Buku ini disusun sebagai upaya menyegarkan kembali ingatan kita terhadap sistem, tatanan, dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah di lndonesia, baik di masa sebe.lum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Deskripsi yang demikian diharapkan menguak faktor-faktor pendorong maupun penghambat implementasi kebijakan otonomi daerah.Dari sini pula akan diketahui penyebab timbul tenggelam atau pasang surutnya peranan pemerintah daerah dalam. relasinya dengan pemerintah pusat.Selain itu, seiring dengan peralihan rezim pemerintahan orde baru ke orde transisi (reformasi?), yang ditandai dengan penataan kembali terhadap produk peraturan peruhdang-undangan termasuk perundang- undangan mengenai pemerintahan di daerah yaitu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ke Undang-.Undang Nomor 22 Tahun 1999 - telah membawa pergeseran politik otonorni daerah, dari politik sentralisasi ke politik desentralisasr. Pergeseran ters.ebut telah membawa nuansa positifdalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan pada gilirannya juga membawa konsekuensi-konsekuensi teitentu. Buku ini diharapkan menjadi bahan bacaan bagi siapa saja yang berminat atau tertarik terhadap persbalan-persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, baik itu akademisi (mahasiswa dan dosen), praktisi Otonomi Daerah Perliembangan Pemikiran, Pengaturan dan (aparat pemerintah pusat dan daerah), maupun khalayak umum. Kami sangat sadar bahwa buku ini bukan satu-satunya acuan dalam percakapan mengenai pemerintahan daerah, sehingga hendaknya dimaknai sebagai bahan bantu.Akhirnya, kami juga sadar bahwa selesainya penyusunan buku ini karena bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil, seliingga pada tempatnya jika kami menghaturkan banyak terima kasih. Selain itu, sebagai manusia kami sadar akan kelemahan dan kekurangan dari isi buku tersebut. Karenanya, dengan lapang dada kami menerima saran dan kritik bagi penyempurnaan buku ini masa yang akan datang.dan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 352 Pemerintahan Daerah Desentralisasi 028961 028959 028960 028962 028963