na INLIS000000000003219 20220530104412 220530 0 ind 979-99890-0-0 0010-0621002819 R.350 R.350 MAR s Marsono Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta : Ekojaya, 2005 800 hlm. ; 21,5 cm. SEJARAH PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.Setelah bekerja keras berhari-hari, dalam kondisi penat fisik maupun mental, sering seorang bertanya: untuk apa saya bekerja. Ketika diskusi panjang untuk mencari makna semuah kata berlangsung, berlarut-larut, kita sering bertanya "untuk apa makna sebuah kata itu dicari, toh yang penting prakteknya. Pertanyaan pertama berkait dengan aspek rutinitas, pertanyaan kedua berkait dengan aspek pendefinisian konsep. Pada saat orang terjebak pada kelelahan karena rutinitas, orang akan kembali pada pertanyaan dasar tentang asal-muasal ia berada di situ, yang berarti ada upaya reorientasi terhadap posisinya. Reorientasi, atau kembali mencari arah kiblat biasanya diusahakan dengan mencari makna dari sebuah konsep, yang seringkali terlupakan karena sudah terbenam dalam rutinitas. Pemaknaan sebuah konsep, yang berarti membuat sebuah definisi, tidak hanya perlu mendeskripsikan obyek dari dimensi fisik saja, tetapi perlu mencari jejak jejak sejarah dikeluarkannya konsep tersebut. Artinya, penelusuran makna tidak dapat hanya dilihat dari aspek kekinian, tetapi juga kesejarahan, agar pemaknaannya tidak menyimpang dari konsep dasarnya. Definisi yang lengkap adalah yang mampu mendeskripsikan obyek dari berbagai dimensi, seperti: bentuk, sifat, besaran, lokus dan histori. Histori atau sejarah, tidak berarti harus disebut panjang lebar, tapi bisa disingkat dari sudut pendirinya, prinsipnya atau waktunya.Penulisan sejarah sebuah lembaga mempunyai arti penting karena alasan-lasan berikut : 1. Menarik pelayanan dari masa lalu untuk memperbaiki langkah-langkah ke depan. 2. menjaga dan melestarikan berbagai data dan informasi baik yang berupa dokumen maupun penuturan- penuturan lisan dalam bentuk catatan yang lebih sistematis. 3. Mempertahankan nilai-nuilai autentik terhadap perubahan-perubahan radikal yang dapat menyebabkan disorientasi lembaga. 4. Menelusuri jatidiri sebuah lembaga atau mencari esensi tugas yang diemban dari waktu ke waktu untuk menghindari tumpang tindih tugas dengan departemen/instansi lain. Sejarah Pemerintah Dalam Negeri 030930 030931 030932 030933 030934