02316 2200265 4500001002100000005001500021035002000036008004100056245004900097100001800146260003400164300002300198020001800221084001800239520167800257082001201935650002401947651001401971990001001985990001101995990001102006990001102017990001102028990001102039INLIS00000000000321720220202090418 a0010-0621002817220202 g 0 ind 1 aAplikasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia1 aNisjar, Karhi aBandung :bMandar Maju,c1998 a304 hlm. ;c21 cm. a979-538-158-X a350.598 NIS a aRealitas empirik pembangunan di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang berarti sejak pelita I sampai dengan memasuki Pelita VI sekarang ini, baik dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk, maupun tingkat pendapatan perkapitanya. Kecenderungan atau perkembangan yang demikian, menandakanbahwa proses pembangunan di Indonesia telah menghasilkan berbagai keberhasilan, meskipun dalam beberapa aspek masih perlu dilakukan penyempurnaan. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian disini antara lain mengenai masalah pembiayaan pembangunan. sebagaimana diketahui, sebagian besar pembangunan di Indonesia selama ini mengandalkan sumber pembiayaannya kepada Anggaran penda-patan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Hanya sayangnya, pengawasan terhadap penggunaan sumber APBN/APBD serta Sistem Akuntansi Pemerintah yang berlaku selama ini masih sangat lemah, sehingga sering memunculkan ekses berupa penyimpangan atau kebocoran. Jelas hal ini sangat merugikan keuangan negara yang sesungguhnya sudah sangat terbatas. Lemahnya sistem Akuntansi pemerintahan sendiri - baik di Pusat maupun di Daerah - disebabkan oleh masih kurang menunjangnya kurikulum mata kuliah Akuntansi pemerintahan pada berbagai perguruan tinggi di Indonesia, sehingga tidak mendukungkebutuhan di lapangan. sehubungan dengan hal tersebut, wajarlah apabila di Indonesia langka sekali terdapat tenaga profesional dalam bidang Akuntansi Pemerintahan yang pada gilirannya semakin menambah rumitnya permasalahan anggaran di Indonesia. Disamping itu, karakteristik pembangrn n-di Indonesia yang spesifik dibanding negara lain yang lebih maju juga menuntut penerapan sistem akuntansi yang lebih sempurna. a350.598 4aAdministrasi Negara 4aIndonesia a07893 a028989 a028990 a028991 a028992 a028993