02496     2200265   4500001002100000005001500021035002000036008004100056245002300097100004000120260003100160300002300191020001800214084002000232520185800252082001002110650002202120650002302142990001102165990001002176990001102186990001102197990001102208990001102219INLIS00000000000028220220727022637  a0010-0521000282220727                           0 ind  1 aKomunikasi Politik  aIkatan Sarjana Komunikasi Indonesia  aYogyakarta :bRosda,c2002  a270 hlm. ;c21 cm.  a979-9483-98-0  a051.302.2 Ind k  aJURNAl KOMUNIKASI INDONFSIAHasil pemilu sudah diketahui bersama. Tak ada partai yang meraih suara mayoritas tunggal. Implikasinya, proses pengambilan keputusan politik pada lembaga-lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik, tidak mudah. Proses negosiasi bakal alot dan banyak menyimpan konflik. Kasus KPU misalnya, indikasi nyata dari potensi-potensi konfik yang banyak tersimpan di masyarakat kita yang memang pluralistik. Pada saat yang sama, posisi tawar media massa tampak makin kokoh. RUU Pers yang isinya menjamin kebebesan pers sudah disahkan DPR. Suka atau tidak, pers melihat konflik tak ubahnya sebagai ideologi, sebuah ideologi komoditas dan dagang. "Bagi wartawan ", kata Petterson (1997), "kontroversi dan konflik sering dilihat sebagai isu-isu politik yang nyata ".Ke depan, komunikasi politik kita bakal melebar dan berfrekuensi tinggi - vertikal maupun horisontal. Media massa sudah pasti berada pada posisi strategis, sekaligus mengkhawatirkan. Bukan mustahil media massa menjadi tirani baru yang melakukan subversi kognitif pada khalayak. Karenanya, ke depan, visi, idealisme, dan profesionalisme kalangan media makin penting. Masyarakat sendiri hendaknya mampu menjadi pengimbang kekuatan media, dengan cara melakukan pemantauan terhadap pers yang merugikan masyarakat, lewat media watch, atau semacam komisi untuk menampung keluhan terhadap pers. Bagi pemerintah sendiri, tertutup peluang melakukan pembreidelan terhadap pers. Arogansi kekuasaan harus segera dikubur diganti dengan supremasi hukum. Kini saatnya Pemerintah makin terbuka terhadap pers dan masyarakat. Bila tidak, tunggu saatnya "turun tanpa kehormatan ".Edisi kali ini, jurnal ISKI mengetengahkan harapan dan kenyataan komunikasi politik yang sedang berkembang. Diharapkan bukan hanya dibaca para sarjana komunikasi, tetapi juga pengamat dan praktisi politik.yl  a051.3  aJurnal Komunikasi  aKomunikasi Politik  a012668  a03069  a012665  a012666  a012667  a012669