Yani, Ahmad Pengarang text Teks Cetakan 1 ind

text

regular print

xxvi + 526 halaman : Ilustrasi ; 21 cm

Tanpa Perantara

Lembar

Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan significan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini dicandal setidaknya dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasar ekastenal hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal yang sangan mendasar adalah diubahnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berbagai peraturan pelaksanaan terbaru dar UU tersebut juga kemudian dikeluarkan, yaitu PP No 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 56 Tahun 2005 semang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan lain-lain. Hubungan keuangan yang semula lebih banyak diterjemahkan sebaga "dana perimbangan dengan ruang lingkup yang meliputi Dana Bag Hall, Dana Alokasi Umm, dan Dana Aloka Khusus saat ini memasuki konteks paradigma haru dalam bentuk "perimbangan keuangan. Pergeseran paradigma tersebut tentunya dapat membawa persoalan-persoalan baru, Maka, untuk mengakomodasi persoalan-persoalan yang timbul dilakukanlah revisi buku ini, yaitu dengan mengakomodasi pertama, berbagai perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan kedua dan kadat, pergeseran fokus perhatian yang tidak semata-mata hanya pada "dana perimbangan, tetapi juga bagian lain dar hubungan daerah, seperti masalah hibah, dana darurat, pinjaman daerah, investasi, dan lain-lain. 441-444 halaman Administrasi Pemerintah 351 351 YAN h 979-421-898-7 230131 20230131104627 INLIS000000000020286 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)