01857     2200241   4500001002100000005001500021035002000036008004100056245002900097100001100126260003300137300002500170020001800195084002000213520128200233082001401515650001701529650002501546990001101571990001101582990001101593990001101604INLIS00000000000153220220315084740  a0010-0621001132220315                g          0 ind  1 aLembaga Pidana Bersyarat0 aMuladi  aBandung :bPT. Alumni,c2004  a330 hlm. ;c21,5 cm.  a979-414-468-1  a345.072.3 MUL l  aLEMBAGA PIDANA BERSYARATPROF. DR. MULADI, S.H.Sebagaimana yang teriadi di negara-negara lain, di lndonesia pun terdapat masalah universal, yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan, baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Oleh karena itu harus dicarikan alternatif-alternatif pidana perampasan. Salah satu cara itu, antara lain dalam bentuk peningkatan pemidanaan yang bersifat noninstitusional, seperti pendayagunaan pidana bersyarat, sebagaimana diatur dalam pasal 14a-14f KUHP berikut peraturan pelaksanaannya yaitu S 1926. 487. Buku ini mencoba menawarkan kerangka teori pemklanaan yang bersifat integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) sebagai pedoman untuk memberikan pembdnaran tentang tuiuan pemidenaan, yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus dan secara terpadu diarah kan untuk mengatasi dampak.negatif yang bersifat individual dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Tentunya buku ini amat berharga bagi para penegak dan pecinta hukum, mengingat ciri-ciri. hukum pidana yang berperikemanusiaan, yang mengutamakan penCegahan, menempatkan keseiahteraan sosial sebagai tujuan akhir, dan berorientasi ke masa depan.(libra)  a345.072.3 4aHukum Pidana 4aPenelitian Dekriptif  a035047  a035045  a035046  a016257